Kapolri Melalui Baintelkam Polri Terima DPP Maspera Dalam Rangka Audensi

masukkan script iklan disini

Jakarta - Terkait berbagai persoalan pada bidang pertanahan dan kehutanan Lingkungan dan PP 24 tahun 2021 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Kegiatan Usaha Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Dewan Pimpinan Pusat Masayarakat Peduli Agraria menyampaikan surat permohonan audensi sesuai dengan  Nomor : 14/DPP-Maspera /II/2025  Tentang Audensi.  kepada  Kapolri  (Selaku Wakil Ketua III Satgas Pengarah Penertiban Kawasan Hutan  Sebagaimana tercantum didalam Perpres No 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Permohonan audensi yang disampaikan oleh DPP Maspera tersebut disambut baik oleh Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo.  hal tersebut diketahui  dari  Brigjen Polisi Ratno Kuncoro, S.I.K.,M.Si Direktur Ekonomi Baintelkam Polri kami menerima arahan dari Kapolri untuk menerima audensi dari DPP Maspera. 

Setelah membangun komunikasi dengan Wakil Ketua Umum DPP Maspera Darwin Marpaung, disepakati pertemuan audensi dilaksanakan pada hari senin 21 April 2025 di Gedung Presisi II  Direktur Ekonomi Baintelkan Polri tepatnya pada Pukul 14:00 Wib. 

Pada pertemuan itu Brigjen Polisi Ratno Kuncoro, S.I.K.,M.Si Direktur Ekonomi Baintelkam Polri menyampaikan, mengapresiasi langkah Maspera, dan pihaknya mendukung langkah -langkah program maspera dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat sepanjang satu arah dengan pemerintah, program dari  Bapak Presiden Prabowo Subianto.

Pada pertemuan itu , Acc Profesor Agustianto, MA. Mengatakan sangat berterimakasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Brigjen Pol Ratno Kuncoro yang telah menyambut baik DPP Maspera. Kemudian ia memperkenalkan satu persatu pengurus Maspera yang hadir pada saat itu, ia juga memaparkan secara ringkas maksud dan tujuan maspera mengajukan audensi kepada kapolri. ‘’ Memohon kepada Bapak Kapolri selaku Wakil Ketua III Satgas PKH dapat mendorong percepetan penyelesaian para pemohon untuk subjek hukum maupun yang belum masuk kedalam  subjek hukum yang didampingi oleh Maspera’’ . 

Senada dengan itu Irmansyah, SE. Selaku Sekretaris Umum DPP Maspera menyebutkan saat ini ada 59 Kelompok dampingan Maspera. Dari 59 kelompok tersebut ada yang sudah mendapatkan  SK penetapan dari Menteri Kehutanan ada yang belum. Untuk itu Irman berharap, ‘’kiranya Polri selaku satgas PKH dapat membantu percepatan penyelesaian penguasaan kegiatan usaha Masyarakat yang terbangun didalam kawasan hutan  tersebut. Ia juga berharap agar Polri memberikan ruang alur komunikasi kepada maspera dalam mendorong percepatan penyelasaian persoalan penguasan kegiatan usaha yang terbangun didalam Kawasan hutan. 

Darwin Marpaung, selaku Wakil Ketua Umum DPP Maspera menyampaikan terkait sejumlah titik perusakan kawasan hutan yang dilakukan oleh para mafia tanah. Diucapkannya, kami bermohon kepada Bapak kapolri agar dapat bekerjasama perihal lingkungan hidup pertanian dan kehutanan serta ketahanan pangan.

‘’Saat ini kami juga telah menyiapkan lahan untuk ketahan pangan di bengkalis, dan hal itu kami harapkan mendapat dukungan dari bapak kapolri. Selain itu Darwin juga mencetuskan dalam mewujudkan penguatan pangan ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara hamparan persawahan yang sangat luas yakni  mencapai ± 1.471 ha yang mana Sebagian besar lokasi tersebut masih berstatus Kawasan hutan lindung dan harus diselasaikan. Tak hanya itu dalam mendorong agar tidak menginfor beras dahulunya di Kecamatan Kualuh Hilir dan Kualuh Leidong ada masa ke emasan beras, sebab dahulunya sangkin bagusnya beras yang dikenal dengan beras leidong sempat pernah sampai ke Negara Luar. Saat ini banyak petani beralih fungsi disebabkan Lokasi persawahan tersebut tadah hujan, maka sangat dibutuhkan pembangunan waduk irigasi untuk mengairi persawahan di dua kecamatan tersebut. Terkait hal tersebut kata Darwin akan menyampaikan surat permohonan dukungan dari Polri untuk disampaikan kepada Presiden agar dibangun waduk di Labuhanbatu Utara untuk meningkatkan penghasilan petani.

Penyampaian dari pihak maspera itu ditanggapi  oleh Direktur Ekonomi Baintelkam Polri itu yang juga membidangi Pertanian Pertanahan.  ia mengatakan, bahwa sesudah kegiatan audensi ini ia akan memerintahkan perwiranya untuk menemui Maspera dan akan mem full Up apa yang telah disampaikan kepada pihaknya. Dan usai pertemuan audensi akan menyampaikannya kepada Kapolri. 

Ia juga menyampaikan sejumlah point pesan penting  kepada DPP Masyarakat Peduli Agraria dalam penyajian pengajuan data dan mekanisme permohonan Kelompok dampingan Maspera. Dan ia juga menyampaikan himbauan untuk disampaikan kepada Masyarakat petani agar menghindari konflik yang bersifat  menimbulkan Ganguan Kamtibmas ditengah-tengah masyarakat. 

Tambahnya lagi, terkait penguatan pangan pak Presiden Prabowo sangat antusias dengan ketahanan pangan. Tentunya beliau suka hal ini. Katanya. 

Hadir pada kegiatan audensi itu, dari pihak Polri Brigjen Polisi Ratno Kuncoro, S.I.K. M., S.I. Direktur Ekonomi Baintelkam Polri, Kusbianto, Kanit IV Diter, Panit II SDA Dit Ekonomi, sedangkan dari Maspera yang hadir, Acc Profesor Agustianto, MA. Ketua Umum Maspera,  Darwin Marpaung, Irmansyah, SE.  Ketua Umum  Maspera Wilayah Sumbagut, Syapri Adillah Marpaung, SH. MH. Bidang Advokasi Hukum dan HAM DPP Maspera,dan beberapa pengurus wilayah dan  daerah  maspera yakni dari bengkalis Riau,  Langkat, Sumut dan Pengurus Maspera Jabodetabek.

Tampak pertemuan itu sangat begitu akrab dan penuh keharmonisan disebabkan tipikal Direktur Ekonomi Baintelkam Polri yang juga menjabat sebagai petinggi FBI itu  sangat begitu berkarisma. ianya selalu menampilkan senyum keramahan dan ia kadang bercanda yang membuat tawa keramahan pada yang hadir. 

Usai audensi DPP Maspera menyerahkan sejumlah dokumen berkas data-data dampingan Maspera  pelaku usaha /petani yang berkegiatan didalam Kawasan hutan untuk dimohonkan diselesaikan dengan proses satgas PKH melalui Polri.

Keterangan Poto:

Brigjen Polisi Ratno Kuncoro, S.I.K. M., S.I. Direktur Ekonomi Baintelkam Polri menerima Berkas Dokumen daftar dampingan Maspera dan berkas Subjek Hukum serta Laporan Dugaan Perusakan Kawasan Hutan di Kabupeten Bengkalis  Provinsi Riau yang diserahkan Oleh Acc Prof. Agustianto Ketum DPP Maspera di dampingi Darwin Marpaung Waktum DPP Maspera dan Irmansyah, SE Sekjen DPP Maspera, Syapri Adillah, SH.MH Bidang Advokasi DPP Maspera dan sejumlah pengurus wilayah Maspera.

Brigjen Polisi Ratno Kuncoro, S.I.K. M., S.I. Direktur Ekonomi Baintelkam Polri saat menyampaikan sejumlah pesan penting kepada Maspera dalam menjalankan program mendukung program pemerintah.(Tim)